Pebisnis Desak Pembatasan Sawit di Eropa Dituntaskan Antar Pemerintah

Berdasarkan penilaian para pengusaha sawit Indonesia, rencana pembatasan penggunaan produk turunan kelapa sawit oleh Uni Eropa (UE) sebaiknya diselesaikan antar pemerintah (government to government alias G to G), bukan business to business (B to B).

“Ranahnya harus G to G (goverment to goverment), karena sudah melibatkan Parlemen Uni Eropa dan Komisi Eropa,” imbuh Ketua bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Tofan Mahdi saat dihubungi awak media, Kamis (26/04/2018), seperti dikutip dari BeritaSatu.com, Senin (30/4).

Untuk itu, pengusaha sawit Indonesia mendukung langkah pemerintah melalui Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan yang tengah melakukan negosiasi atas rencana kebijakan tersebut.

Tofan menyampaikan, pembatasan sawit di Eropa tak lepas dari upaya mereka menggunakan energi alternatif di luar energi fosil. Salah satunya adalah biodiesel yang mencampurkan dengan minyak nabati. Untuk tahap awal, Uni Eropa akan membatasi produk biofuel berbasis kelapa sawit pada 2010. Sementara pembatasan kedelai rencananya pada 2030.

Hal ini terungkap dalam resolusi Palm Oil and Deforestation of the Rainforests (kelapa sawit dan deforestasi hutan hujan) yang didasarkan atas tudingan bahwa pengembangan industri kelapa sawit asal Indonesia menjadi penyebab dari deforestasi dan perubahan cuaca. Hal itu dinilai bertentangan dengan posisi Uni Eropa yang menganut prinsip perdagangan yang adil (fair trade).

Padahal, banyak langkah yang telah dilakukan oleh para pelaku bisnis kelapa sawit Indonesia agar senantiasa ramah lingkungan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh PT Triputra Agro Persada Group. Sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta nasional yang patuh terhadap perundang-undangan serta berkomitmen menerapkan praktek perkebunan berkelanjutan, mereka pada Maret 2013 telah memproses audit untuk sertifikasi ISPO di salah satu sister company, PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT GBSM) di Kalimantan Tengah.

PT Sucofindo dipilih oleh perusahaan untuk menjalankan audit sertifikasi ISPO di PT GBSM. Sertifikasi ISPO sendiri merupakan bukti pengesahan bahwa perusahaan telah menerapkan praktek-praktek perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Kembali ke Tofan, ia kemudian menjelaskan, negosiasi bisa dilakukan dengan berbagai cara mulai memberikan penjelasan bahwa sawit Indonesia dikelola berkelanjutan, hingga diajak melihat ke lapangan. Apabila langkah itu tidak membuat Uni Eropa berubah sikap, maka pemerintah bisa mempertimbangkan opsi lain yakni tidak membeli produk asal Uni Eropa.

“Ya kita tidak perlu beli wine atau Airbus dari Prancis,” kata Tofan.

Langkah ini dilakukan agar Indonesia yang menguasai pasar sawit dunia mempunyai posisi tawar kuat.

“Kita jangan mau dipermainkan harus menempuh semua opsi negosiasi,” tukasnya.

Tofan menyebutkan, rencana Uni Eropa membatasi produk sawit Indonesia merupakan upaya mendiskreditkan komoditas sawit sehingga menimbulkan perdagangan yang tidak sehat dan seimbang.

“Tujuan mereka untuk menekan daya saing dan ekspansi sawit di pasar minyak nabati dunia,” ungkap Vice President Communication PT Astra Agro Lestari Tbk ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *